Header Ads

POLITIK UANG DALAM PILKADES, SIAPA YANG SALAH?




Oleh : AH. Hamdah*


Gelaran Pilkades serentak kabupaten Jombang sudah pada tahap pendaftaran calon kepala desa, hiruk pikuknya sudah mewarnai semua desa. Pada 04 Nopember 2019 nanti sebanyak 287 desa akan melaksanakan hajatan 6 tahunan ini.

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di tingkat paling bawah. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pilkades terasa lebih spesifik dari pemilu-pemilu di tingkat atasnya sebab kedekatan emosional dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik  dan gesekannya sering kali lebih terasa daripada saat pemilu pemilu lainnya.

Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dengan harapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat desa.

Tantangan mewujudkan demokrasi desa jelas bukan main-main. Pasalnya dengan pemberian dana desa sebesar Rp 1 miliar bahkan bisa lebih per desa per tahun dari pemerintah pusat, memerlukan adanya birokrasi desa yang bersih,  berintegritas dan profesional.

Besarnya modal untuk menjadi kepala desa masih dijadikan ukuran seseorang jadi tidaknya kepala desa. Semakin besar modal yang disiapkan maka kans atau peluang seseorang akan semakin besar untuk jadi kepala desa. Masih tingginya harapan masyarakat untuk diberi "amplop" dari calon kepala desa semakin sulit menepis tudingan adanya main uang untuk bisa memenangi pilkades, kalau tidak memberi uang maka ya tidak dipilih, begitulah kira kira fenomena yang berkembang di masyatakat.

Faktor modal yang besar untuk menjadi kepala desa inilah sehingga banyak desa yang terlihat tidak produktif terkesan stagnan padahal desanya banyak kucuran anggaran dari pusat. Dana 1 milyar lebih per tahun tidak mampu digunakan dengan optimal malah diduga banyak kebocoran sehingga berurusan dengan pihak kepolisian, kejaksaan atau KPK.

Secara rasional kepala desa yang saat mencalonkan kepala desa bermodal besar maka saat jadi kepala desa dia hanya akan sibuk menghimpun cara bagaimana bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, bisa dengan cara menyunat ADD atau DD lah, minta upeti saat pemilihan perangkat desa, minta jatah saat jual beli tanah, meminta imbalan saat warga mengurus surat surat, menyunat dana dari program pemerintah lainnya dll banyak ragam dan taktik yang bisa digunakan kepala desa untuk mengambil keuntungan karena merasa dulu saat mencalonkan kepala desa bermodalkan besar.

Maka akan menjadi maklum jika kepala desa yang harusnya mempunyai konsep membangun desa dan mensejahterakan masyarakat menjadi abai dan lalai. Lalu apa yang bisa dibanggakan jika jadi kepala desa namun dengan bermodalkan dana yang besar?  Yang ujung ujung dia akan menghabiskan uang rakyat, wajah desa tetap seperti tahun tahun sebelumnya tidak ada perubahan yang signifikan padahal dana desa kucuran dari pemerintah pusat jumlahanya milyaran.

Menghindari politik uang dalam setiap moment kontestasi pemilu begitu sulit, pun demikiatn dengan Pilkades. Saya belum pernah dengar ada seorang kepala desa bisa terpilih tanpa bagi bagi uang atau barang, rata rata mereka memberikan uang dengan bahasa buat transport lah atau buat ganti ongkos libur kerja lah, baik itu uangnya sendiri maupun uangnya dari botoh (donatur). Kami menilai hal ini terjadi dikarenakan sudah menjadi tradisi, serta dianggap sebuah kelaziman.

Meskipun modalnya bukan dari calon kepala desa sendiri namun dari orang lain misalnya maka suatu saat yang memberikan atau meminjamkan modal itu bisa menjadi penghalang untuk membangun desa yang baik, pemodal akan mengkooptasi kepala desa yang sekiranya program desa tidak menguntungkan pihak pemodal.

Masyarakat sebagai pemilih dan calon kepala desa sebagai yang dipilih sama sama berperan untuk disalahkan. Perlu adanya perubahan mindset secara sporadis, pola pikirnya harus dirubah mustinya keduanya (pemilih dan yang dipilih) harus berani berkomitmen untuk mengatakan tidak pada money politik, sehingga keinginan berdemokrasi yang bersih bisa diwujudkan bukan hanya lips service belaka.

Idealnya untuk menjadi calon kepala desa  harusnya punya modal utama yaitu kejujuran, berakhlak yang baik, mampu berkomunikasi, memahami managemen kepemimpinan, punya karakter building, mau berjuang dan berkorban, tidak hanya mengandalkan modal financial, sehingga harapan menjadikan desa lebih makmur bisa dicapai.

Hal itu bisa di ilustrasikan bahwa saat ini banyak orang berkoar anti money politik, bersihkan koruptor, perangi korupsi, hindari KKN itu hal yang bulshit dan hanya retorika belaka, harus nya ungkapan seperti itu  harus dilandasi yang kuat, nyatakan di depan khalayak masyarakat disertai komitmen yang kongkrit

Kami berharap semua komponen yang terlibat dalam pilkades ikut berpartisipasi mendukung Pilkades bersih dengan cara ;

1. Masyarakat sebagai pemilih harus menolak pemberian dalam bentuk apapun baik uang atau barang dari cakades (calon kepala desa).

2. Cakades sebagai yang dipilih harus berjanji dengan lisannya dihadapan masyarakat tidak akan memberikan uang atau barang kepada pemilih baik dengan uangnya sendiri maupun dari uang orang lain (botoh/pemodal), serta berjanji jika terpilih sebagai kepala desa akan amanah serta akan berjuang dan berkorban demi masyarakat.

3. Panitia sebagai penyelenggara pilkades  harus berrjanji akan amanah dan fair tidak memihak cakades siapapun.

4. Camat dan Bupati sebagai atasan pun juga harus berjanji tidak akan mengkondisikan calon tertentu dengan kekuasaan yang mereka miliki.

Dengan demikian insyaAllah tradisi dan budaya money politik mampu dikikis sehingga birokrasi yang bersih akan bisa terwujud, masyarakat semakin sejahtera karena memiliki kepala desa yang bersih dan amanah, kedepannya mampu memberikan motivasi serta contoh untuk pemilihan pemilihan lainnya seperti Pilbub, Pilgub, Pileg dan Pilpres yang bersih tanpa politik uang sehingga konsep baldatun thoyyibatun warobbun ghofur negara yang gemah ripah lohjinawi bisa nyata adanya, amin.

Kalau tidak dimulai hari ini kapan lagi..!!?


* Pegiat di Arrahmah Center Jombang, tinggal di wilayah Kudu Kombang



#Artikel ini sudah pernah terbit di media Jurnal Jatim, link; https://www.jurnaljatim.com/2019/08/pilkades-bersih-sebuah-harapan-atau-sekedar-lips-service/

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.