MBG dan Ironi Negara yang Terlalu Mahal untuk Memberi Makan.
Ada sesuatu yang semakin sulit dijelaskan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dirancang dengan birokrasi yang serius. Ada Badan Gizi Nasional, ada SPPG, ada SOP, ada petugas yang diseleksi, ada standar produksi, standar distribusi, standar kebersihan, dan sederet mekanisme pengawasan.
Semua terlihat begitu modern.
Begitu profesional.
Begitu mahal.
Tetapi kemudian kita melihat kenyataan di lapangan: anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi justru berulang kali mengalami keracunan.
Di Sidoarjo, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap MBG. BGN menyebut ada kelalaian dalam SOP pendistribusian.
Kemudian muncul kabar serupa hari ini dari Rembang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, kasus-kasus keracunan MBG juga telah terjadi di sejumlah daerah.
Lalu kita harus bertanya dengan jujur:
Apa sebenarnya yang sedang salah?
Kalau masalahnya hanya satu petugas lalai, kita bisa menyebutnya human error.
Tetapi ketika kejadian serupa berulang di tempat yang berbeda, pada program yang sama, dengan sistem yang sama, maka persoalannya tidak lagi sesederhana itu.
Mungkin yang bermasalah bukan hanya orangnya. Bisa jadi desain sistemnya.
Inilah yang harus berani dievaluasi.
Sebab selama ini kita seperti terjebak pada satu paradigma: semakin besar negara mengeluarkan uang, semakin besar pula sistem yang harus dibangun.
Padahal belum tentu.
Untuk memberi makan anak-anak, kita membangun rantai birokrasi yang panjang.
Untuk memasak nasi, kita membutuhkan struktur.
Untuk mengantarkan makanan, kita membutuhkan sistem.
Untuk memastikan makanan aman, kita membutuhkan pengawasan.
Dan untuk membayar semuanya, tentu saja menggunakan uang rakyat.
Pertanyaannya:
Apakah semua itu benar-benar membuat makanan menjadi lebih aman, lebih murah, lebih bergizi, dan lebih efisien?
Atau justru kita sedang menciptakan sebuah mesin birokrasi yang terlalu besar untuk pekerjaan yang sebenarnya sangat sederhana?
Di titik ini, warung makan di pinggir jalan menjadi cermin yang menarik.
Warung kecil tidak punya gedung megah.
Tidak punya struktur birokrasi.
Tidak punya SOP berlembar-lembar.
Tidak punya anggaran negara.
Tetapi mereka tahu satu hal yang sangat sederhana:
Kalau makanan mereka membuat pelanggan sakit, besok pelanggan tidak akan datang lagi.
Mereka hidup dari reputasi.
Mereka hidup dari kepercayaan.
Mereka memiliki insentif langsung untuk menjaga kualitas.
Sementara dalam program negara, hubungan antara pengelola dan penerima manfaat tidak sesederhana itu.
Uang datang dari APBN.
Target datang dari atas.
Laporan berjalan ke atas.
Indikator keberhasilan bisa berubah menjadi angka-angka penyerapan.
Tetapi ketika seorang anak sakit setelah memakan makanan yang dibagikan negara, yang menanggung akibatnya adalah anak dan keluarganya.
Di sinilah negara harus berhenti menghitung porsi dan mulai menghitung risiko.
Jangan sampai keberhasilan MBG hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan.
Sebab satu juta porsi yang dibagikan tidak ada artinya jika di dalamnya terdapat makanan yang tidak aman.
Atau bahkan makanan yg dibagikan belum tentu dimakan juga sama anak-anak yg jadi target penerima manfaat, sebagaimana dibeberapa tempat justeru sudah ada pengepulnya untuk diberikan /dibuat pakan ternak.
Negara tidak boleh terjebak dalam logika:
anggaran besar → program besar → target besar → serapan besar = keberhasilan.
Tidak.
Dalam kebijakan publik, keberhasilan harus diukur dari dampaknya kepada rakyat.
Kalau anak-anak sehat, program berhasil.
Kalau gizi membaik, program berhasil.
Kalau keluarga terbantu, program berhasil.
Tetapi kalau makanan yang dibagikan negara justru membuat anak-anak masuk rumah sakit, maka ada sesuatu yang harus diperiksa secara serius.
Dan evaluasinya tidak boleh berhenti pada kalimat:
“Ada kelalaian SOP.”
Kalimat itu terlalu mudah.
Karena setelah kalimat itu, pertanyaan berikutnya justru lebih penting:
Siapa yang mengawasi SOP tersebut?
Mengapa SOP bisa dilanggar?
Mengapa mekanisme deteksi dini tidak bekerja?
Mengapa kasus serupa bisa berulang?
Dan yang paling penting:
Apakah desain MBG saat ini memang merupakan desain paling efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai?
Jangan tabu mengevaluasi sebuah kebijakan hanya karena niat awalnya baik.
Memberi makan anak-anak adalah niat yang sangat baik.
Tetapi niat baik tidak otomatis membuat sebuah kebijakan menjadi benar.
Kebijakan publik harus diuji oleh hasil, bukan oleh niat.
Dan MBG harus berani melewati ujian itu.
Kalau ternyata model terpusat dengan SPPG jauh lebih mahal tetapi tidak otomatis lebih aman, mengapa tidak mengevaluasi model alternatif?
Misalnya melibatkan warung rakyat, koperasi pesantren, UMKM kuliner lokal, dapur pesantren, kelompok perempuan, atau pelaku usaha makanan yang sudah hidup dari kualitas dan kepercayaan masyarakat.
Bisa jadi lebih murah.
Bisa jadi lebih dekat.
Bisa jadi lebih adaptif.
Dan yang paling penting, uang negara berputar lebih banyak di ekonomi rakyat.
Jangan sampai negara menghabiskan terlalu banyak uang untuk membangun sistem distribusi makanan, sementara warung rakyat yang sudah puluhan tahun memberi makan masyarakat justru hanya menjadi penonton.
MBG bukan proyek membagikan makanan.
Ia harus menjadi proyek membangun kesehatan, ekonomi rakyat, dan ketahanan sosial.
Karena itu, pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik.
Justru program sebesar MBG membutuhkan kritik yang keras.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam APBN.
Yang dipertaruhkan adalah uang rakyat dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Kalau sebuah program menghabiskan anggaran sangat besar tetapi berkali-kali menghadirkan persoalan mendasar, maka mempertanyakan desainnya bukan tindakan anti-pemerintah.
Itu justru bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.
Dan mungkin sudah waktunya pemerintah berani mengajukan pertanyaan yang paling tidak nyaman:
Apakah MBG memang sudah menjadi program yang paling efektif untuk memberi makan anak Indonesia?
Kalau jawabannya iya, buktikan dengan data.
Kalau ada yang salah, perbaiki.
Kalau sistemnya terlalu mahal, sederhanakan.
Kalau birokrasinya terlalu gemuk, pangkas.
Kalau modelnya keliru, ubah.
Sebab negara tidak boleh mempertahankan sebuah desain hanya karena sudah terlanjur mengeluarkan banyak uang.
Jangan karena programnya bernama “Makan Bergizi Gratis”, rakyat kemudian dipaksa membayar mahal untuk sebuah sistem yang belum tentu efisien.
Pada akhirnya, ukuran negara hadir bukan seberapa megah dapurnya.
Bukan seberapa banyak SPPG-nya.
Bukan seberapa besar anggarannya.
Melainkan satu hal:
Apakah anak-anak Indonesia benar-benar menjadi lebih sehat setelah negara hadir?
Kalau jawabannya belum, maka yang harus dibenahi bukan hanya SOP.
Kita harus berani membongkar cara berpikir di balik kebijakannya.
Jangan sampai demi program gratis, rakyat justru membayar mahal melalui pajak, risiko, dan kesehatan anak-anaknya.